Bantuan 1.000 Kapal 30 GT Kacau, Menteri kelautan salahkan bupati
Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo tidak mau disalahkan dengan beberapa kegagalan program bantuan kapal 30 Gross Ton (GT) untuk koperasi nelayan terpilih se-Indonesia.
Di beberapa daerah, seperti pesisir Banten serta Maluku, kapal-kapal kelas menengah untuk menangkap ikan itu malah mangkrak lantaran nelayan belum mampu mengoperasikannya. Sebagian kapal malah rusak tidak lama setelah disalurkan.
Dia menyatakan kementeriannya sekadar menyalurkan bantuan dana pembangunan kapal. Untuk spesifikasi maupun tender, diserahkan pada pemerintah daerah.
"Bantuan kapal 30 GT kita akui masih banyak komplain, tapi semua uang itu ke daerah, kita hanya menyalurkan saja. Kita hanya memberi standardisasi, Pemda yang membuat sesuai permintaan bahan ataupun peralatan ditentukan kelompok nelayan," kata Cicip usai rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (11/6).
Bila ada laporan yang menyebutkan bahwa nelayan belum bisa memanfaatkannya, Cicip menilai itu sepenuhnya tanggung jawab pemda sebagai pembina. "Sebetulnya dari kelompok nelayan dan pemda harus memberi tanggung jawab lebih agar kapal termanfaatkan dengan baik," cetusnya.
Sebagai langkah antisipatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun ini tidak asal-asalan memberi bantuan kapal 30 GT. Harus ada kontrak kerja ditandatangani bupati supaya kapal dimanfaatkan nelayan yang membutuhkan. Pada tahun anggaran 2013, KKP menargetkan bisa menyalurkan 130 unit kapal ukuran menengah.
"Tahun ini setiap daerah yang minta kapal kita memberi kontak kerja kepada bupati," kata Cicip.
Kacaunya program bantuan kapal KKP terlihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II 2012 yang dinilai menyebabkan kerugian negara.
Dalam laporan BPK itu selain mangkrak, ada indikasi keterlambatan pekerjaan pembangunan kapal Tahun Anggaran 2010-2012. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara kapal bantuan yang diserahterimakan pada 2012 sudah rusak.
Program bantuan 1.000 unit kapal berbobot 30 GT untuk nelayan merupakan program andalan Presiden SBY pada periode kepemimpinannya 2009-2014. Masing-masing unit kapal dipatok pada kisaran harga Rp 1,5 miliar.
Dasar program ini adalah data KKP yang menilai jumlah armada perikanan tangkap terlalu didominasi kapal berukuran kecil, di bawah 5 GT, yang berjumlah 958.499 buah.
Tercatat, sejak 2011 KKP telah menyalurkan bantuan 5 kapal 30 GT, tahun berikutnya 7 kapal, dan tahun ini 9 unit kapal.//sumber :merdeka.com//
(mdk/noe)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar