Rabu, 26 Juni 2013

Bantuan Kapal Motor 30 GT Untuk Nelayan Indramayu


Sejumlah Kapal 30 GT di Indramayu Saat Ini tak Bisa Digunakan



INDRAMAYU,(PRLM).- 

Sejumlah kapal 30 gross ton (GT) bantuan dari pemerintah pusat saat ini tidak bisa digunakan oleh nelayan. Mereka meminta pemerintah segera mengambil sikap agar anggaran bantuan tidak terbuang percuma.
Seorang nelayan di Karangsong Kab. Indramayu, Darji (40) menuturkan, dia bersama kelompok nelayan awalnya gembira karena mendapat bantuan kapal 30 GT.
Kapal tersebut terbilang besar dan idealnya bisa membantu kesejahteraa nelayan. Namun ketika kapal tersebut datang pada akhir 2011, nelayan justru kecewa karena fisik dan fungsi kapal tidak sesuai harapan. "Ternyata kapal ini tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan kami," kata Darji.
Program bantuan kapal 30 GT di Jawa Barat ini digulirkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2010 sebagai implementasi dari Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional. Secara bertahap pemerintah pusat memberikan kapal kepada sejumlah kelompok nelayan untuk mendongkrak kesejahteraan.
Namun hingga saat ini, kata Darji, kesejahteraan nelayan belum terbantu karena kapa belum bisa dioperasikan. Secara fisik, dia menambahkan, kapal yang datang berbeda dengan kapal yang biasa digunakan nelayan di Indramayu.
Dia memperkirakan, hal ini terjadi karena pelaksanaan program bantuan kapal ini melibatkan pihak ketiga. "Katanya kapal ini dibuat di Tegal, karakter nelayan dan kapalnya beda dengan di sini," ujarnya.
Kemudian di sisi lain, persoalan juga terjadi pada fungsi komponen kapal. Ruang pendingin pada bagian palka misalnya, tidak dapat berfungsi dengan baik. Untuk bisa dioperasikan, kata Darji, nelayan harus memodifikasi kapal dengan biaya yang tidak sedikit.
Persoalan juga menjadi rumit bagi nelayan, karena sebelum kapal bantuan datang, dia diminta untuk memberikan kapal kecil yang selama ini digunakan kepada nelayan lain yang tidak memiliki kapal.
"Niatnya bagus, kelompok nelayan yang dapat bantuan kapal 30 GT memberikan kapalnya ke nelayan lain. Jadi banyak nelayan yang bisa terbantu," katanya.
Maka dia berharap, pemerintah segera memberikan perhatian. Di satu sisi, agar nelayan bisa terbantu kesejahteraannya. Di sisi lain, langkah cepat diperlukan agar anggaran yang tidak sedikit untuk program ini tidak mubazir. Pembuatan satu kapal 30 GT memakan anggaran lebih dari Rp 1 miliar.
Di wilayah Indramayu, tercatat hanya satu dari enam kapal bantuan 30 GT yang bisa dioperasikan. Satu kapal tersebut bisa dioperasikan setelah nelayan mengubah konstruksi palka ikan agar bisa berfungsi dengan baik. Sementara itu, lima kapal lainnya masih teronggok tak berfungsi di Karangsong dan Eretankulon.
Beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat secara resmi telah mengirimkan surat permohonan penjelasan dan evaluasi program kepada sejumlah instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dinilai perlu agar program bantuan yang digulirkan pemerintah bisa berjalan efektif.
Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Ono Surono mengatakan, laporan yang masuk menunjukkan bahwa kapal bantuan yang diterima nelayan Jawa Barat tidak dapat beroperasi maksimal. Selain enam kapal yang teronggok di Indramayu, dua unit di Garut dan Ciamis juga bermasalah.
Nelayan harus mengeluarkan biaya untuk menambah alat tangkap jenis pancing. Dengan palka yang juga tidak berfungsi dengan baik, masa melaut hanya bisa dilakukan maksimal satu minggu. Padahal kapal sebesar itu idealnya bisa melaut hingga 30 hari dalam satu kali perjalanan.
Bahkan dua kapal di Subang membahayakan keselamatan nelayan karena pecah terhantam ombak saat melaut. Setelah diperbaiki dengan biaya sekitar Rp 20 juta, ada dugaan struktur kapal tidak sesuai dengan dokumen proyek.
Atas surat resmi dari DPD HNSI Jawa Barat tersebut, Ono menuturkan, Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat rencananya akan membuat program lanjutan agar kapal bisa beroperasi. Hanya saja, realisasinya masih harus dibuktikan. "Pemprov katanya akan menyediakan anggaran tambahan agar kapal tersebut bisa berjalan," ujarnya. (A-179/A-89)***//sumber PRLM//

Tidak ada komentar:

Posting Komentar